14/01/2026
Sekadau, Batasborneo.com - Proyek peningkatan Jalan Sei Ayak–Tapang Pulau yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2025 Jalan yang kembali rusak dan berlubang, meski baru selesai dikerjakan. Kecamatan Belitang hilir Kabupaten Sekadau.Rabu 14 Januari 2026
Jalan tersebut kembali menuai sorotan tajam. Jalan yang menelan anggaran fantastis perawatan nya juga di tambal asal asalan dan ada yang tidak di tambal.
di sejumlah titik badan jalan tampak berlubang, retak, dan bergelombang. Ironisnya, perbaikan yang dilakukan terkesan sekadar tambal sulam, bahkan di beberapa titik hanya menggunakan semen, kualitas perawatan jalan yang tidak layak.
Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Sekadau Tahun 2025, melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit 2025, dengan nilai anggaran mencapai Rp 4.710.577.600,00, dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaan di lapangan. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa kontraktor pelaksana lebih mementingkan keuntungan besar dibanding mutu pekerjaan.
Sebelumnya, persoalan ini sudah pernah diberitakan oleh media ini. Saat dikonfirmasi, kadis PUPR Kabupaten Sekadau Heri berapa waktu lalu, juga menyampaikan bahwa proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan dan pihak penyedia jasa akan diminta untuk melakukan perbaikan.
Namun faktanya, hingga kini, ketika media kembali turun ke lokasi, kerusakan belum diperbaiki secara menyeluruh. Sejumlah titik masih dibiarkan rusak,
sehingga membahayakan pengguna jalan dan menimbulkan kekecewaan masyarakat.
ada apa dengan semua ini.
Kus, meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tinggal diam.
“Kami minta APH segera memanggil dan memeriksa kontraktor. nilainya miliaran, tapi hasilnya seperti ini. Jangan tutup mata,” tegasnya.
Ia menilai lemahnya pengawasan dan pembiaran terhadap kondisi jalan tersebut mencederai kepercayaan publik.
Kos mendesak agar inspektorat, PUPR, dan APH turun langsung ke lapangan untuk mengaudit mutu pekerjaan, sekaligus menindak tegas bila ditemukan pelanggaran spesifikasi teknis.
Jika dibiarkan, proyek infrastruktur yang seharusnya menunjang mobilitas dan ekonomi warga justru berubah menjadi monumen kegagalan pengelolaan anggaran daerah.